Pemkab Morowali Hibahkan Anggaran Rp.52 M lebih Untuk Dukung Pelaksanaan Pilkada 2024

MOROWALI, Sulawesi Tengah - Komisi Pemilihan Umum (KPU) Morowali melaksanakan Bimtek (Bimbingan Teknis) bersama Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dan Panitia Pemungutan Suara (PPS), bertempat di Aula Hotel Surya yang beralamat di seputaran area perkantoran Fonuasingko, Senin (07/10/2024).

Baca juga: Ombudsman RI Terima 375 Aduan Masyarakat Terkait Seleksi CASN 2021

Pelaksanaan Bimtek ini terkait pengelolaan dan pertanggungjawaban anggaran hibah Pilkada Morowali serta penggunaan aplikasi Sitab pada sekretariat badan penyelenggaraan adhoc tingkat PPK dan PPS se - Kabupaten Morowali dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Morowali 2024.

Pada kesempatan itu hadir pembicara dari Pemkab Morowali dalam hal ini Pj Sekda Morowali, Drs. H. Abdul Wahid Hasan, M.Pd membawa materi tentang Peran Pemerintah Daerah dalam mendukung pertanggungjawaban anggaran hibah serta fasilitasi pada Pemilukada serentak tahun 2024

Baca juga: Saat Presiden Jokowi dan Ibu Iriana Naik Kapal Pinisi ke Taman Nasional Komodo

Pj Sekda Abdul Wahid Hasan membahas tentang peran pemerintah daerah dalam mendukung pertanggungjawaban anggaran hibah untuk PPK dan PPS yang digelontorkan melalui KPU Morowali.

Baca juga: Andreas Eddy Minta Pemerintah Perbaiki Strategi Komunikasi Publik Pengintegrasian NIK-NPWP

Dia menyampaikan bahwa Pemerintah Daerah mendukung pelaksanaan Pilkada Morowali 2024, dengan mengalokasikan anggaran hibah sebesar Rp.52.400.000.000.

Adapun peruntukan dana hibah tersebut dengan rincian sebagai berikut:
1. KPU Rp. 27.600.000.000
2. Bawaslu Rp. 7.800.000.000 
3. TNI Rp. 5.000.000.000
4. Polri Rp. 12.000.000.000

Baca juga: Ombudsman RI Temukan Potensi Maladministrasi Dalam Proses Peralihan Pegawai BRIN

Dengan total anggaran hibah Rp.52.400.000.000, diharapkan dapat memberikan gambaran yang jelas mengenai tanggung jawab proses dan tantangan dalam mendukung pelaksanaan Pilkada 2024.

"Harapan kami kepada KPU dan lembaga lainnya penerima dana hibah, untuk menggunakan anggaran dana hibah ini sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan sesuai dengan rencana kebutuhan biaya yang diusulkan, karena penggunaan anggaran ini nantinya akan diaudit oleh BPK, ” ungkap Abdul Wahid Hasan.

Baca juga: Guspardi Gaus: Perlu Instruksi Menteri Agar Pemda Fasilitasi KPU dalam Pemilu 2024 Mendatang

Sebelumnya juga, pembicara dari Polres Morowali dalam hal ini Kasat Intelkam Polres Morowali Iptu Stanza Heraldo Tobigo SH, telah menyampaikan pemaparannya dengan materi potensi kerawanan Pilkada.

Hadir dalam kegiatan tersebut Ketua KPU Morowali, Adhar, bersama jajarannya, PPK dan PPS se - Kabupaten Morowali.

(PATAR JS)